Materi Sejarah Kelas XII Semester 1 Bab 2

 Materi Sejarah Kelas XII Semester 1

BAB 2

DEMOKRASI TERPIMPIN

MENUJU DEMOKRASI TERPIMPIN

Karena banyak partai, Sukarno memangkas partai menjadi 4 yaitu (PNI, Masyumi, Nu dan PKI)

Pokok demokrasi terpimpin :

·         Pembaruan struktur politik yang mencerminkan aspirasi masyarakat

·         Terbentuknya kabinet Gotong-royong

Sehari setelah dekrit, PM Djuanda menyerahkan mandat ke Sukarno dan Kabinet Karya di bubarkan, Sukarno mengumumkan Kabinet baru, yaitu Kabinet Kerja

1.      Sukarno menjadi PM, Djuanda menteri pertama, 2 orang wakil Leimena dan Subandrio

2.      Kabinet ini terdiri dari 9 menteri dan 24 menteri muda, karena tidak melibatkan ketua partai kabinet ini di sebut kabinet non-partai

3.      Kabinet ini melibatkan KSAD, Kepala kepolisian, dan Jaksa Agung sebagai menteri negara

4.      Program kerja kabinet : Pembebasan Irian barat, sandang-pangan rakyat, dan keamanan dalam negeri

Kabinet ini diikuti pembentukan DPAS (ketua Sukarno, Wakil Ruslan Abdul Ghani), Tugasnya: mengajukan usul ke pemerintah

Tanggal 17 Agustus, Sukarno mengumumkan pidatonya yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” (Revolusi, Gotong-royong, Demokrasi, anti Imperalisme-Kapitalisme, anti Demokrasi Liberal) dan ini dijadikan sebagai GBHN yang termuat di Manifesto Politik “Manipol”

Dibentuknya MPRS (ketua: Chairul Saleh), pemilihannya di tunjuk oleh Sukarno (syaratnya: setuju kembalinya UUD 1945, setia kepada perjuangan RI dan setuju dengan Manipol) Tugasnya MPRS : menetapkan GBHN

Untuk DPR, tetap menjalankan tugasnya. Tetapi lama-kelamaan ada konflik antara Sukarno dan DPR

(Sartono ketua DPR, menyarankan pada Sukarno agar meminta mandat kepada DPR untuk melaksanakan program dan perombakan struktur, dan DPR pasti akan memberikan mandat tetapi Sukarno menolak)

Konflik berkepanjangan terjadi ketika DPR menolak Rencana Anggaran belanja Negara tahun 1960 diajukan pemerintah di tolak, akhirnya tanggal 5 Maret 1960, Sukarno membubarkan DPR dan kemudian mendirikan DPR-GR (pemilihan anggota DPR-GR tidak berdasar kekuataan parpol tapi lebih ke Nasionalis, Islam, Komunis, Kristen-Katolik dan Golongan Fungsional)

Pembubaran DPR hasil pemilu awalnya memunculkan reaksi dari berbagai pihak seperti NU dan PNI

Tokoh NU awalnya keberatan dan mengancam akan menarik pencalonan anggotanya untuk DPR-GR, tapi berubah setelah jatah kursi NU  ditambah, tapi NU tidak mau duduk bersama PKI dalam suatu kabinet dan menolak kabinet Nasakom

Peta Kekuatan Politik Nasional

Tahun 1960-1965 kekuatan politik terpusat di Sukarno

1.      Sukarno memegang kekuatan negara dengan TNI AD dan PKI sebagai pendukungnya

2.      Menguatnya TNI membuat Sukarno meminta dukungan PKI dan AU

Kekuatan baru politik di demokrasi terpimpin adalah PKI

1.      PKI mendapatkan tempat politik baru dengan menyokong NASAKOM

2.      PKI berusaha menyaingi TNI dengan memanfaatkan dukungan dari Sukarno

3.      PKI berusaha mendapatkan citra positif dengan menerapkan strategi “menempel Sukarno”

4.      Kedudukan PKI kuat dan sah di mata politik dengan memanfaatkan NASAKOM. Saat Sukarno akan membubarkan partai, justru PKI aman

5.      PKI berusaha mendapat banyak dukungan dengan mengatakan “siapa yang setuju NASAKOM berarti setuju Pancasila” dan PKI juga meningkatkan isu dengan menyatakan sebagai partai paling setia dengan Sukarno

6.      Saat Sukarno gagal membentuk kabinet Gotong-Royong (NASAKOM) karena mendapat tentangan dari partai Islam dan TNI AD PKI justru mendapat kedudukan dalam MPRS, DPRGR, DPA, MPPR dan membuat TNI mengusulkan calon lain sebagai pengontrol tapi di tolak

7.      Saat PKI melakukan pengacauan di Indonesia, TNI mengambil tindakan untuk menangkap Aidit (berhasil lolos) tetapi Sukarno justru memerintahkan agar mencabut keputusan

8.      Akhir tahun 1964, PKI disudutkan isu ditemukannya dokumen rahasia milik PKI tentang program resume kegiatan PKI (PKI akan melancarkan perebutan kekuasaan) tapi di sangkal Aidit dan mengatakan itu dokumen palsu

9.      Merasa semakin kuat dalam kabinet, PKI melakukan pidato dengan menuntut penggantian pembantu Presiden dan mendesak agar Sukarno cepat merealisasikan Kabinet Gotong-Royong yang berpaham NASAKOM

10.  PKI juga mematahkan pembinaan teritorial TNI AD melalui radio, pers dan poster. seperti : Peristiwa Bandar Betsy, Peristiwa Jengkol

Pembebasan Irian Barat

Upaya Indonesia dalam merebut Irbar: Konferensi di Jakarta-Belanda, PBB, KAA, mengambil-alih semua perusahaan milik Belanda tapi semua cara gagal

17 Agustus 1960, Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda

30 Sep 1960, Sukarno menegaskan kembali masalah Irbar di sidang Majelis Umum PBB

·         (usulan di tanggapi, wakil AS yaitu Ellsworth Bungker meminta agar dalam waktu 2 tahun Belanda mengembalikan Irbar ke Indonesia, tapi Indonesia mengingkan lebih cepat sedangkan Belanda meminta membentuk negara Papua lebih dulu)

Penyelesaian Irbar dengan diplomasi dan konfrontasi politik-ekonomi tidak berhasil, akhirnya Indonesia menempuh jalur Militer (minta bantuan Uni Soviet)

Belanda mengajukan protes ke PBB bahwa Indonesia akan melakukan Agresi

Belanda memperkuat kedudukannya di Irbar dengan mendatangkan kapal perangnya “Kapal Induk Karel Doorman”

Karena tak kunjung selesai masalah Irbar akhirnya Sukarno tanggal 19 Des 1961 siap akan melakukan Konfrontasi Militer dengan Belanda dalam wujud “Trikora” Tiga Komando Rakyat

1       Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda

2       Kibarkan sang Merah-Putih di Irian Barat

3       Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah Air Indonesia

Sukarno membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat di bawah Mayor Jendral Suharto

Sebelum komando mandala beraksi, Kesatuan Motor Torpedo Boat menyusup ke Irian Barat tetapi di ketahui Belanda. Terjadi pertempuran di laut Aru, Kapal MTB Macan Tutul ditembak Belanda (terbakar dan tenggelam) peristiwa ini menewaskan Yos Sudarso dan Kapten Wiratno

Awalnya Belanda memandang remeh Indonesia dalam konfrontasinya, setelah Indonesia menguasai Kota Teminabuan akhirnya secara terpaksa Belanda mau berunding

AS menekan Belanda agar mau berunding (agar AS+US tidak terseret konfrontasi langsung)

Akhirnya tanggal 15 Ags 1962, terjadi perjanjian antara Belanda dan Indonesia di New York (Perjanjian New York)

Isi perjanjian New York: Penyerahan Irbar dari Belanda ke PBB (UNTEA) diserahkan ke Indonesia sebelum tanggal 1 Mei 1963

a.      Berdasarkan Perjanjian New York, Indonesia punya kewajiban menyelenggarakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) sebelum akhir 1969

b.      Pemulihan Hub. Indonesia-Belanda tahun 1963 (membuka kembali kedutaan Belanda di jakarta dan kedutaan Indonesia di Den Haag)

c.       Sesuai perjanjian New York, tanggal 1 Mei 1963 secara resmi dilakukan penyerahan kekuasaan pemerintahj Irian barat dari UNTEA ke Indonesia di Kota Baru atau Holandia atau Jaya Pura

d.      Tanggal 19 November 1969, kareena hasil pepera sesuai kedua belah pihak yang akhirnya di bawa ke sidang umum dewan keamanan PBB (karena sudah sesuai perjanjian New York) maka secara De Jure dan De Facto Indonesia mendapatkan kembali Irian Barat sebagai bagian dari NKRI

Konfrontasi dengan Malaysia

Awal masalahnya : Tengku Abdul Rahman (persekutuan tanah Melayu) dan Lee Kuan Yu dari Republik Singapura untuk menyatukan kedua negara ini menjadi Federasi Malaysia (tapi di tentang oleh Filipina dan Indonesia)

·         Filipina menentang karena Sabah (kalimantan Utara) itu milik Sultan Sulu

·         Indonesia menentang karena : Sukarno menganggap ini adalah rencana Inggris sebagai proyek Neokolonialisme Inggris di Asteng dan ini membahayakan revolusi Indonesia

Upaya mendamaikan dengan cara diadakan Konferensi Maphilindo (Malaysia, Filipina dan Indonesia) yang menghasilkan 3 dokumen penting yaitu: Deklarasi Manila, Persetujuan Manila dan Komunike bersama

Inti ketiga dokumen : Indonesia dan Filiphina menyambut baik pembentukan Federasi Malaysia jika rakyat Kalimantan utara menyetujuinya

Ketiga negara menunjuk sekjen PBB untuk menjadi mediasi, Sekjen PBB mmebentuk tim penyidik yang diketuai Lawrence Michelmore

a.      Tanggal 14 Sep 1963 mulai menjalankan tugas, tapi sebelum misi PBB menyelesaikan tugas dan melaporkan hasilnya tanggal 16 Sep 1963 Federasi Malaysia di proklamasikan

b.      Indonesia menganggap ini pelecehan terhadap PBB  dan melanggar Komunike bersama

c.       Sukarno tidak setuju yang dilakukan PM Malaysia dan terjadilah demo di kedubes RI yang ada di Kuala Lumpur

d.      Tanggal 17 Sept 1963 Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia

e.      21 Sept 1963 Indonesia memutuskan hubungan ekonomi dengan Malaya, Singapura, Serawak dan Sabah

f.        Akhir tahun 1963, RI mendukung rakyat Kal.Utara untuk melawan Neokolonialisme Inggris

Upaya meredam konflik : Jepang, As, Thailand berusaha melakukan mediasi tapi tidak berhasil (ketidakhadiran Tengku Abdul Rahman dalam forum pertemuan 3 negara)

Upaya lain : mengadakan pertemuan menteri Luar negeri Indonesia, Malaysia dan Filipina sampai dua kali juga gagal

Akhirnya, 3 MEI 1964 Sukarno mengumandangkan “Dwikora” Dwi Komando Rakyat di hadapan sukarelawan

Untuk menjalankan Konfrontasi Dwikora, Sukarno membentuk Komando Siaga dengan Marsekal Madya Oemar sebagai panglima

Indonesia- Malaysia memutuskan konfrontasi tetapi upaya diplomasi tetap dilakukan

Di tengah Konfrontasi, Malaysia di calonkan menjadi anggota tidak tetap Dewan keamanan PBB

7 Januari 1965 Malaysia resmi diterima sebagai anggota tidak tetap dewan keamanan PBB dan Indonesia memutuskan keluar dari PBB

Keluarnya Indonesia dari PBB berarti Indonesia kehilangan forum yang dapat digunakan untuk mencapai penyelesaian persengketaan dengan Malaysia secara damai

Perkembangan Ekonomi pada saat Demokrasi Terpimpin

Pada masa demokrasi terpimpin keuangan indonesia mengalami masa suram

Untuk menanggulangi hal itu, pemerintah melaukan tindakan:

a.      Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

·         Untuk pembangunan ekonomi dibentuklah Depernas (Dewan Perancang Nasional)

·         Di pimpin M. Yamin dengan anggota 50 orang

·         Tugasnya : menyiapkan rancangan UU Pembangunan Nasional dan menilai penyelenggaraan pembangunan

·         Hasil yang dicapai Depernas berhasil menyusun Rancangan Dasar Undang-undang Pembangunan Nasional Semesta Berencana

·         Tahun 1963, Depernas diiganti Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dipimpin Sukarno, dengan tugas:

Ø  Menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan pendek

Ø  Mengawasi pelaksanaan pembangunan

Ø  Menilai hasil kerja mandataris MPRS

b.      Penurunan Nilai Uang (Devalusi)

·         Tujuan Devaluasi : membendung inflasi, mengurangi jumlah mata uang yang beredar dalam masyarakat, meningkatkan nilai rupiah sehingga rakyat kecil tidak di rugikan

·         Tanggal 25 Agustus 1959 pemerintah merunkan nilai uang sebagai berikut:

1.      Uang kertas pecahan bernilai 500 menjadi 50

2.      Uang kertas pecahan bernilai 1.000 menjadi 100

3.      Semua simpanan di bank melebihi 25.000 dibekukan (tapi semua upaya ini gagal)

c.       Deklarasi Ekonomi (Dekon)

·         Untuk mengatasi keadaan ekonomi yang semakin suram, pemerintah melakukan perbaikan ekonomi secara menyeluruh yaitu deklarasi ekonomi (dekon)

·         Tujuannya: menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis dan bebas dari sisa imperialisme

·         dekon tidak mengatasi masalah ekonomi tapi malah menyebabkan Indonesia menjurus ke etatisme (masalah ekonomi diatur pemerintah, prinsip dasar ekonomi terabaikan) akibatnya dari tahun ke tahun mengalami defisit dan menambah beban inflasi

·         Untuk penanganan, sukarno menetapkan tentang Bank Tunggal Milik Negara

·         Bank ini kedudukannya dibawah urusan menteri bank sentral

·         Bank pemerintah menjadi unit Bank Negara Indonesia

d.      Kebijakan Lain dari pemerintah

·         Membentuk Komando Tertinggi Operasi Ekonomi (Kotoe) dan Kesatuan Operasi (Kesop)

·         Kotoe bergerak secara sentralistik untuk mengatur perekonomian negara

·         Kesop bertujuan meningkatkan sektor perdagangan