Materi Sejarah Kelas XII Semester 1 Bab 3

Materi Sejarah Kelas XII Semester 1

BAB 3

Sistem dan Struktur Ekonomi Masa Demokrasi Parlementer

SISTEM PEMERINTAHAN

Tahun 1950, sistem pemerintahan di Indonesia adalah Presidensial dan Parlementer

Sistem pemerintahan Indonesia menurut UUDS 1950 adalah Parlementer

Pada Era ini disebut Demokrasi Liberal

Ciri demokrasi Liberal adalah sering berganti-ganti kabinet

Kabinet pada masa Demokrasi Liberal

·         Kabinet Natsir

·         Kabinet Sukiman

·         Kabinet Wilopo

·         Kabinet Ali Sastroamidjoyo I

·         Kabinet Burhanudin Harahap

·         Kabinet Ali Sastroamidjoyo II

·         Kabinet Djuanda

Kabinet Natsir

Ini dari partai Masyumi

Melibatkan banyak orang

Tidak melibatkan partai oposisi (PNI, PKI, dan Murba)

Masalah yang terjadi : Mosi tidak percaya dari Hadikusumo (PNI) dia menuntut agar pemilihan anggota DPRD karena lebih menguntungkan Masyumi

Jatuhnya Kabinet : karena mosi tidak percaya tersebut di setujui oleh anggota parlemen, maka kabinet ini jatuh

KABINET SUKIMAN

Dari Partai Masyumi

Kabinet ini melibatkan PNI

Kabinet ini merealisasi program politik masing-masing, contohnya: anggota PNI merekrut anggota PNI, begitu juga dengan masyumi

Masalah yang terjadi : mosi tidak percaya dari Sunarjo (PNI) tentang penandatangan Mutual Security Act (Ahmad Subardjo dan Merle Cochran) ini melanggar Politik Luar Negeri Indonesia

KABINET WILOPO

Mendapat dukungan luas dari PSI dan PSII

Tugasnya : menjalankan persiapan pemilu

Masalah yang terjadi : krisis ekonomi, jatuhnya harga barang eksport, impor meningkat, pemogokan, dan peristiwa 17 Oktober 1952

Jatuhnya kabinet : masalah Tanjung Morawa

KABINET ALI SASTROAMIDJOYO I

Tujuan : menyelenggarakan pemilu (tidak berhasil)

Kesuksesan : menyelenggarakan KAA April 1955

Masalah yang muncul : masalah pimpinan TNI-AD (masih peristiwa 17 Oktober 1952)

KABINET BURHANUDIN HARAHAP

Tugas : menyelenggarakan pemilu dan berhasil

Kesuksesan : menyelesaikan masalah TNI-AD (diangkatnya kembali Nasution sebagai KSAD)

Setelah pemilu justru hubungan Sukarno-Hatta renggang, dan menyebabkan Hatta mengundurkan diri menjadi Wapres

Pergolakan politik memburuk karena sukarno mengeluarkan pernyataan bahwa di Indonesia perlu diterapkan Demokrasi Terpimpin tetapi ditentang

Setelah pemilu, Sukarno menunjuk PNI, dan PNI menunjuk Ali dan Wilopo

Akhirnya Sukarno menunjuk Ali sebagai perdana menteri untuk kabinet pengganti

Ali memilih kabinet koalisi yaitu PNI, Masyumi dan NU tanpa PKI

KABINET ALI SASTROAMIDJOYO II

Rencana 5 tahun : Irian Barat, Otonomi daerah, perbaikan buruh, dan perbaikan ekonomi

Masalah yang terjadi :

·         Gagal memaksa Belanda menyerahkan Irian Barat

·         Anti Cina

·         Sikap kritis daerah terhadap pusat

·         Muncul gerakan separatisme di daerah-daerah

Sukarno mengatakan Demokrasi Liberal tidak cocok diterapkan di Indonesia karena terjadi banyak masalah

Akhirnya Sukarno menunjuk dirinya sebagai Formatur untuk membentuk kabinet ekstraparlementer dan berhasil mendirikan kabinet Karya (Djuanda sebagai PM, karena dia tidak berpartai)

KABINET DJUANDA

Disebut zaken kabinet

Panca karya kabinet Djuanda :

1.      Membentuk Dewan

2.      Normalisasi Keadaan Politik

3.      Melancarkan Pembatalan KMB

4.      Perjuangan Irian Barat

5.      Pembangunan

Pada demokrasi ini, Indonesia mendapatkan deklarasi Djuanda

SISTEM KEPARTAIAN

Parpol : kelompok terorganisir yang anggotanya mempunyai cita-cita yang sama

Tujuan Parpol : mmeperoleh kekuasaan secara konstitusional

Sukarno pernah membentuk PNI sebagai partai tunggal tetapi gagal

Sampai akhirnya muncul parpol-parpol seperti Masyumi, PNI, PSI, PKI, PBI, PRJ, Parkindo, PRS, Permai, PKRI

Karena pada masa demokrasi liberal terjadi multipartai dan sering berganti kabinet, maka Sukarno menginginkan Indonesia menganut Demokrasi Terpimpin

Pemilu 1955

Pemilu pertama terjadi tahun 1955

Pemilu pertama terjadi 2 tahap, yaitu :

·         29 September 1955 memilih anggota Parlemen

·         15 Desember 1955 memilih anggota Konstituante

Pemilu pertama tahun 1955 merupakan tonggak demokrasi pertama di Indonesia

Pemilu pertama terdapat 100 partai besar dan kecil untuk anggota DPR dan 82 partai besar dan kecil untuk konstituante

Hasil pemilu pertama tahun 1955 untuk pemilihan anggota DPR:

·         PNI 57 kursi

·         Masyumi 57 Kursi

·         NU 45 Kursi

·         PKI 39 kursi

Pemilu pertama menghasilkan anggota DPR sebanyak 250

Hasil pemilu untuk anggota Konstituante:

·         PNI              119

·         Masyumi     112

·         NU               91

·         PKI               80

Dalam sidang Konstituante berhasil menyelesaikan rancangan UUD tetapi tidak berhasil merumuskan dasar negara

Pada pembentukan Dasar Negara ada 3 usulan, yaitu:

1.      PNI, PKRI, Permai, Parkindo, Baperki mengusulkan Pancasila

2.      Masyumi, NU, PSII mengusulkan Dasar Negara Islam

3.      Murba, Partai Buruh mengusulkan dasar negara sosial-ekonomi

Usulan pendukung islam (memasukkan nilai-nilai islam seperti pada piagam jakarta untuk pembukaan UUD yang baru, tetapi usulannya di tolak)

Karena konstituante tidak bisa menyelesaikan masalah maka sukarno mengusulkan Indonesia kembali ke UUD 1945

Konstituante mengadakan musyawarah tetapi tidak berhasil

Nasution akhirnya melarang sementara semua kegiatan politik dan menunda semua sidang

Alternatif sukarno bersama Dewan Nasional, MA dan pimpinan Angkatan perang menghasilkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang isinya:

1.      Menetapkan pembubaran Konstituante

2.      Pembentukan MPRS dan DPAS

3.      Berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya kembali UUDS 1950

SISTEM EKONOMI NASIONAL

Ekonomi Indonesia sudah teradopsi kearah ekonomi kolonial

Oleh karena itu, perekonomian Indonesia perlu ada perubahan yang tadinya berkiblat ke kolonial menjadi ekonomi Nasional (pada Kabinet Natsir, tetapi susah pelaksanaannya)

Akibat perekonomian kolonial, di Indonesia banyak dikuasai oleh perusahaan asing dan dikuasai Cina sebagai penggerak ekonomi

Muncul ide dari Soemitro Djojohadikusumo agar ekonomi Indonesia menajdi Ekonomi Nasional yaitu dengan : memberikan modal terhadap pengusaha pribumi yang bermodal kecil dengan memberikan bantuan kredit ( untuk menuju kearah ekonomi nasional Indonesia membutuhkan pengusaha pribumi)

Plan Sumitro di wujudkan dengan nama Program Benteng (mencadangkan barang-barang Impor, memberi kesempatan pedagang pribumi untuk membangun modal, menumbuhkan semangat pribumi agar siap bersaing dengang pengusaha Cina dan Asing)

Hambatan Program benteng:

1.      Yang menerima Lisensi orang yang dekat dengan birokrat

2.      Penjualan Lisensi Impor (keturunan Cina)

3.      Perusahaan milik Cina di daftarkan dengan nama orang Indonesia (Indonesia hanya sebagai alat, yang menjalankan Cina)

Dari hambatan tersebut muncullah Program Ali-Baba

Gerakan Asaat (melindungi orang Indonesia dalam persaingan dengan asing dan Cina)

Dukungan pemerintah pada program Asaat : memberikan Lisensi khusus pada pengusaha pribumi

Dampak negatif asaat : yang tidak suka dengan Cina, merusak toko-toko milik orang Cina

Gunting Syafrudin (memotong nilai mata uang yang nilai nominalnya diatas 2,50 menjadi setengahnya)

Program pembangunan 5 tahun (mendorong munculnya indistri besar, munculnya perusahaan untuk kepentingan umum dan Jasa

Nasionalisasi Perusahaan Asing (perusahaan asing dicabut dan diganti dengan perusahaan RI)

Karena janji belanda akan mengembalikan Irian Barat tak kunjung di tepati maka RI melakukan langkah pengambilalihan, penyitaan dan penguasaan kemudia perusahaan yang diambil alih langsung di nasionalisasikan

Sistem Ekonomi Liberal

Setelah pengakuan kedaulatan, Indonesia terbebani utang (baik utang LN maupun dalam negeri)

Permasalahan Indonesia ada 2 yaitu jangka panjang (penambahan jumlah penduduk dan kesejahteraan penduduk yang rendah), kemudian masalah jangka pendek (Inflasi dan biaya hidup)

Tahun 1951, pendapatan pemerintah berkurang karena:

1.      Tidak ada hasil ekspor (ekspor hanya mengandalkan perkebunan dan pertanian saja)

2.      Pengeluaran semakin meningkat (situasi politik yang tidak stabil)

3.      Pemerintah tidak merancang keuangan sendiri tapi justru yang merancang adalah Belanda

4.      Tidak bisa memanfaatkan SDA

Penanganan :

a.      Melaksanakan Indutrialisasi (pendirian pabrik besar, semen, pemintalan dan percetakan

b.      Peningkatan produksi pangan, perbaikan sarana dan prasarana

c.       Penanaman modal asing

Finek (Finansial Ekonomi), Finek yang diajukan Indonesia ke Belanda al:

·         Pembatalan persetujuan Finek hasil KMB

·         Hubungan Fineki Indonesia-Belanda adalah hubungan Bilateral

·         Hubungan Finek atas dasar UU nasional

Usulan Finek tidak di setujui oleh Belanda, oleh karena itu Indonesian membubarkan Uni Indonesia-Belanda

Selain Finek upaya Indonesia untuk memulihkan kondisi ekonomi yang sulit adalah dengan pembentukan biro perancang negara (merancang pembangunan jangka panjang)

Diwujudkan dalam RPLT tetapi susah dijalankan karena di Indonesia terjadi ketegangan politik dengan cara diplomasi gagal yang akhirnya memunculkan pemberontakan yang penumpasannya membutuhkan biaya tinggi